RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU, DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU - Batubara, Bosman (BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2018)
Judul: Konflik Agraria di Urutsewu: PendekatanEkologi Politik Penulis: Devy Dhian Cahyani Penerbit: STPN Press (2014) Halaman: 251 Tanpa dibayangi rasa sangsi, saya langsung menyatakan bahwa buku ini sangat berguna. Baik secara praksis, pun teoritis. Saya bersinggungan pertama kali dengan naskah Devy kira-kira setahun yang lalu ketika ia masih dalam bentuk pdf, naskah skripsi yang sudah diuji. Waktu itu saya sedang terlibat dalam aliansi Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu (Esbumus) dalam persiapan acara Arak-arakan Budaya di Urutsewu yang sudah dilaksanakan pada 16 April 2014 yang lalu. Kegunaan praksis buku ini saya rasakan pada saat itu; bersama dengan beberapa orang warga Urutsewu (Seniman Martodikromo, Widodo Sunu Nugroho, dan Ubaidillah) kami menggunakan skripsi Devy sebagai salah satu sumber untuk menyusun kronologi konflik tanah yang sudah sangat panjang di Urutsewu. Kronologi konflik yang disusun ini, bersama dengan f ile sikripsi Devy sendiri, kami gunakan sebagai bahan bacaan di dalam Esbumus agar para personel yang terlibat dengan segera bisa masuk ke jantung permasalahan konflik tanah di Kebumen. Karena terasa betapa jarangnya mahasiswa sekarang yang melakukan riset konflik agraria, ditambah dengan kontribusi nyata teks ini yang sudah kami rasakan, rasa hormat mendalam dihaturkan oleh tulisan Review Buku RANTAI KOMODITAS, KEWAJIBAN ILMU, DAN SKALA DALAM KONFLIK AGRARIA URUTSEWU Bosman Batubara Judul: Konflik Agraria di Urutsewu: PendekatanEkologi Politik Penulis: Devy Dhian Cahyani Penerbit: STPN Press (2014) Halaman: 251 ini kepada penulis, Devy. Secara teoritis, saya masih percaya bahwa salah satu karya tulis ilmiah yang bagus adalah manakala dia mampu memancing pertanyaan-pertanyaan di benak pembaca sebagai bahan bagi penelitian lanjutan. Jadi, meskipun secara personal saya kadang merasa sayang atau tidak puas mengingat betapa besar energi yang telah dicurahkan Devy dalam menggarap penelitiannya dibandingkan dengan hasil yang ia capai, saya kira fungsi ketidakpuasan saya adalah memulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk peneliti selanjutnya. Dari sisi apa fokus yang diteliti, saya merasa riset ini hanya membidik realitas secara parsial. Riset ini dikerangkai secara teoritis untuk mengetahui ekologi politik konflik tambang pasir besi di Urutsewu. Tidak ada masalah bagi saya dalam metode dan metodologi. Masalah muncul di dalam unit “pasir besi” yang diteliti. Mengapa? Setelah saya bergulat dengan tema konflik agraria di Urutsewu, saya tersadarkan bahwa konflik ini sudah sangat panjang. Berdasarkan kronologi yang kami susun seperti yang disebutkan di atas, konflik di daerah pesisir Kabupaten Kebumen ini merentang sejak 1830-an ketika ada penataan tanah dalam bentuk Galur Larak yang membagi tanah dengan sistem membujur utara-selatan. Sejak itu, berbagai bentuk perampasan tanah muncul di pesisir Kebumen. Dari situ kita bisa melihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditas yang muncul dalam lintasan sejarah. Ada banyak bentuk masalah yang muncul, misalnya “pemakaian sebagai lapangan tembak oleh militer; Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 681 ketakutan masyarakat mengakui bahwa mereka memiliki sertifikat tanah pasca ’65-66; masuknya perkebunan tebu Madukismo; pemijaman tanah untuk uji coba senjata berat; pembangunan jalan lintas pantai selatan Jawa; penambangan pasir besi; dan yang paling terkini adalah pemagaran tanah oleh TNI AD. Dari rentangan kasus-kasus itu dapat dilihat bahwa pasir besi hanyalah satu komoditas yang muncul dalam rangkaian proses panjang pertarungan hakatas tanah, dimana kondisi kontemporer secara diametral memperhadapkan massa petani dengan TNI AD, konjungtur yang bertarung di Urutsewu sekarang ini. Tanah di Urutsewu berganti fungsi dalam berbagai bentuk komoditas (perkebunan tebu, jalan, tambang pasir besi, area latihan tembak) dan memicu konflik. Implikasi “kesilapan” memilih unit yang dianalisis membuat skripsi Devy kurang mampu menangkap berbagai perubahan ekologi yang terjadi. Di sini, saya mengandaikan sudah ada kesepakatan bahwa pengertian ekologi politik memasukkan, diantaranya, unsur perubahan ekologi dalam berbagai tingkatan—molekul, struktur sub-seluler, sel, serabut, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan landskap. Karena unit yang dianalisis buku ini adalah “ekologi politik tambang pasir besi” yang masih akan terjadi, maka yang dominan muncul dalam pembahasan perubahan ekologi politik pada Bab VI adalah perubahan ekologi (yang juga) akan terjadi kalau tambang pasir besi dibuka. Dan dengan memberikan perhatian pada perubahan yang akan terjadi ini, maka penulis kemudian banyak meluputkan perubahan ekologi yang telah terjadi karena konflik panjang, terutama dengan TNI AD, seperti misalnya, perubahan organisme karena adanya peristiwa penembakan pada 16 April 2011 dan ledakan mortir sebelumnya, serta perubahan landskap karena adanya pembangunan berbagai ornamen militer di sepanjang lahan pasir Urutsewu—menara pandang, tempat peledakan peluru, rumah perlindungan, tempat uji coba alat berat seperti tank, dan kehadiran gedung Dislitbang TNI AD itu sendiri di Desa Setrojenar. Perubahan-perubahan ekologi tingkat organisme- landskap seperti yang dipaparkan di atas tidak mungkin tidak menimbulkan reaksi dari manusia-manusia yang tinggal di sekitarnya. Hampir dipastikan pula, sebagai bagian dari aksireaksi tersebut, muncul satu kebiasaan baru yang mungkin dalam alunan waktu telah berubah menjadi ko-evolusi, atau perubahan bersama, baik di kalangan TNI AD, maupun di kalangan kelompok yang, untuk menyederhanakan penyebutan, tertindas seperti petani Urutsewu. Koevolusi macam apa dan sedalam mana yang telah muncul, itu yang tetap menjadi misteri. Setidaknya bagi saya. Dari analisis seperti di atas, maka ke depan penelitian yang harus dilakukan adalah melihat ekologi politik dalam kerangka ruang ekologi dan waktu. Perubahan-perubahan apa yang terjadi pada masa Kolonial, Kemerdekaan, Paska Kemerdekaan, ’65-66, Orde Baru, dan Paska Reformasi. Dengan melakukan studi kronologislah kita akan dapat melihat semakin jelas tentang kondisi alam, sosial, serta material praktis yang membentuk kondisi sosio-alamiah Urutsewu masa kini beserta semua proses peminggiran yang menyertainya. Saya tidak bisa memandang enteng naskah ini. Meskipun, karena itu pula saya merasa tergoda untuk mempertanyakan arahnya. Sebagai manusia, saya percaya dengan apa yang saya baca pada “Konsepsi Kebudjaan Rakjat” bahwa “Kesenian, ilmu dan industri adalah dasar-dasar dari kebudajaan… Kesenian, ilmu dan industri baru bisa menjadikan kehidupan Rakjat indah, gembira dan bahagia apabila semuanja ini sudah mendjadi kepunjaan Rakjat.” Apakah naskah Devy ini sudah menjadi “kepunjaan Rakjat”? Susah untuk menjawa pertanyaan ini. Namun saya bisa menghadirkan satu hal yang saya anggap 682 Bhumi No. 40 Tahun 13, Oktober 2014 sebagai kebutuhan orang Urutsewu, setidaknya dalam perspektif subyektif pemahaman saya. Hal ini penting dimunculkan agar bisa terlihat lebih terang, apakah naskah Devy ini mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Tentu saja kepentingan masyarakat di sini lagi-lagi subyektif. Seseorang bisa mengajak berdebat. Namun, poin yang ingin saya sampaikan adalah, memberikan sebuah ukuran terhadap naskah Devy berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam beberapa kali diskusi dengan para elit gerakan petani di Urutsewu, masalah yang saya rasa masih sangat susah dipecahkan sampai sekarang adalah bagaimana menghidupkan organisasi petani di Urutsewu. Seperti halnya kebanyakan organisasi petani yang saya lihat— dan dengar tentangnya—di Jawa Tengah. Saya sampai pada beberapa poin pemikiran mengenai organisasi petani di Jawa Tengah, yaitu: 1)memiliki sifat elitis dalam artian orangnya itu-itu saja dan dengan demikian isu berputar di kalangan yang itu-itu juga; 2)hampir tidak ada kaderisasi; 3)tidak ada agenda organisasi yang disusun bersama, misalnya agenda tahunan, dan dengan demikian tidak ada rapat-rapat kontinu; serta 4)kurang berdikari di bidang ekonomi. Naskah Devy ini, kita sadari atau tidak, belumlah menyentuh apa yang saya anggap sebagai kebutuhan organisasi petani di atas. Dia baru menyentuh dan mengantarkan pembaca ke “halaman” permasalahan-permasalahan itu. Jadi, seandainya waktu bisa diputar mundur dan saya ditakdirkan menjadi kawan diskusi Devy dalam proses penyusunan skripsinya ini, maka saya akan dengan sangat bersemangat menyarankan dia melakukan penelitian mendalam terhadap “ekologi politik-mikro organisasi petani di Urutsewu,” agar hasilnya juga menjawab permasalahan/ kebutuhan organisasi petani seperti yang saya sampaikan di atas. Andai itu terjadi, sependek yang dapat saya pahami, teks ini akan semakin bernas baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi ekologi politik tambang pasir besi, saya merasa Devy melewatkan satu hal dengan tidak membahas konteks global dan nasional surutnya perusahaan pasir besi di Urutsewu dengan dicabutnya perizinan oleh TNI AD pada Mei 2011. Dalam konteks global, tentu saja ini tidak bisa dipisahkan dari kecenderungan menurun harga bijih besi di pasaran dunia. Pada awal 2011 bijih besi memiliki harga sekitar 175 Dollar AS per ton, dan kecenderungan turun terus terjadi hingga menginjak harga sekitar 80 Dollar AS per ton pada medio 2014 (sumber: chartbuilderinfomine.com). Hal seperti ini juga terjadi dengan ledakan permintaan komoditas mangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 2008-10 dan kemudian menyusut seiring dengan menurunnya harga mangandunia dan turunnya pertumbuhan ekonomi China ke bawah 9%, setelah sebelumnya selama sepuluh tahun pada periode 2002-12 konsisten di atas 9%. Dalam konteks ini, China adalah tujuan ekspor mangan NTB. Di tingkat nasional, ini tentu saja tak bisa dipisahkan dari konteks regulasi UU Minerba 4/ 2009 yang mewajibkan pembangunan pemurnian (smelter) untuk sektor industri ekstraktif. Meskipun kemudian hal ini dianulir kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) 1/2014 yang menurunkan konsentrasi bijih ekstraksi yang dapat dieksport. Sebagai contoh, untuk pasir besi (jenis pig iron) pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(Permen ESDM) 7/2012 yang merupakan “cucu” UU 4/2009 disebutkan pasir besi boleh dieksport dengan konsentrasi kemurnian lebih dari 94% Fe; dan pada Permen ESDM 1/2014 (“anak” dari PP 1/2014) dia diturunkan menjadi e” 58% Fe. “Penganuliran” ini adalah hal yang lain, yang penting diperhatikan di sini adalah kewajiban peningkatan nilai tambah komoditas ekstraksi dan penyerapan tenaga kerja lokal melalui pembangunan smelter telah membuat dinamika Bosman Batubara: Rantai Komoditas, Kewajiban Ilmu, dan Konflik ...: 680-683 683 industri ekstraksi berubah ke arah ketakutan kalangan industri tidak mampu memenuhi kualif ikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui UU Minerba 4/2009 (dan peraturan turunannya) sebelum ia kemudian dianulir seperti yang dijelaskan di atas. Poin saya membawa dua variabel global dan nasional ini, sebagai tambahan terhadap angka kebutuhan besi yang tinggi dan disebut sebagai pemicu munculnya berbagai Izin Usaha Pertambangan pasir besi di Indonesia oleh Devy, ingin menunjukkan bahwa logika yang sama bisa ditautkan mengapa aktivitas ini menyurut belakangan. Tentu saja tanpa menapikan bahwa ada perlawanan di tingkat lokal seperti yang digalang berbagai kelompok petani di Urutsewu. Dengan demikian, kita bisa melihat lebih jelas antara hubungan “skala” global, nasional, dan lokal dalam rantai produksi komoditas pasir besi, atau yang oleh Devy disebut sebagai kapitalisme global. Untuk menyimpulkan sumbangan teoritis buku ini, dengan demikian, adalah kemampuannya memicu pertanyaan tentang: 1)politik ekologi konflik agraria di Urutsewu dalam rentang temporal yang lebih panjang (sejak 1830-an) hingga sekarang dalam berbagai bentuk eskalasi—deeskalasinya karena perubahan komoditas; 2) memetakan kebutuhan yang lebih konkret organisasi- organisasi petani dengan mengasumsikan bahwa ilmu seharusnya adalah “kepunjaan Rakjat”; dan 3)memperlihatkan secara gamblang hubungan “skala” (global, nasional, dan lokal) dalam rantai produksi komoditas. Dan rasanya, inilah tugas peneliti berikutnya.