Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy” - Pinuji, Sukmo (BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2016)
Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use, utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs of different parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decision making for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data access within stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” of the integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of the implementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP is developed mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LIS to support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI. Key words: LIS, IDS, Geo-KKP Intisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasi mengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem Informasi Pertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikan tantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasi spasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secara optimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasian SIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasi Kementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN, sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkan oleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harus diafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial. Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP